Antikorupsi di Tengah Bencana Covid-19

Seluruh umat manusia dikejutkan dengan munculnya wabah baru yang disebut Covid-19. Penyebarannya yang eksponensial dan tanpa pandang bulu terhadap seluruh spesies manusia membuat World Health Organization (WHO) menetapkannya sebagai pandemi global. Presiden Joko Widodo secara resmi mengumumkan kasus pertama Covid-19 di Indonesia pada 2 Maret 2020. Sejak saat itu, pasien Covid-19 yang teridentifikasi telah menembus ribuan orang … More Antikorupsi di Tengah Bencana Covid-19

Masalah Konstitusi Dalam Penanganan Covid-19

Saat ini bangsa-bangsa di dunia tengah dihadapkan dengan pandemi corona. Data WHO dan John Hopkins University & Medicine menyebutkan bahwa lebih dari 400.000 orang yang terkonfirmasi positif corona dan lebih dari 16.000 orang meninggal dunia di mana wabah ini telah menyebarkan ke 196 negara atau teritorial per 25 Maret 2020. Tentunya, jumlah ini masih berpotensi terus bertambah. Dalam negeri, … More Masalah Konstitusi Dalam Penanganan Covid-19

Menakar Pengadilan In Absentia “Koruptor”

Keberadaan Harun Masiku dan Nurhadi cs hingga kini masih misteri. Sejak berstatus buron, penuntasan kasus korupsi mereka bergerak di tempat. KPK nampak tak berdaya mengurusi dua orang yang konon keberadaannya hanya di wilayah Republik ini. Entah memang KPK tidak mampu atau enggan mengungkapnya, hanya KPK dan Tuhan yang tahu. Di tengah turbulensi penegakan hukum korupsi, … More Menakar Pengadilan In Absentia “Koruptor”

Corona dan Mentalitas Pancasila

Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan kasus pertama warga negara Indonesia yang positif virus Corona atau Covid-19, Senin (2/3/2020). Dua orang warga Depok, Jawa Barat berusia 64 tahun dan 31 tahun dinyatakan terjangkit virus yang pertama kali muncul di Kota Wuhan, China. Keduanya, telah dilakukan perawatan dan penanganan sesuai dengan standar internasional oleh tim medis. Disinyalir … More Corona dan Mentalitas Pancasila

Omnibus Law: Potret Ketertutupan Informasi

Akhir-akhir ini, terhirup aroma ketidakberesan Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja (Cilaka) atau Omnibus law Lapangan Kerja yang diinisiasi Pemerintah. Semasa berproses di Pemerintah, draft resmi RUU Omnibus law begitu sukar diperoleh masyarakat. Informasi masyarakat didapatkan dari sumber tidak langsung berkat riset dan investigas khusus lainnya. Minimnya transparansi dan akuntabilitas prosedur dan substansi pembentukan RUU Omnibus … More Omnibus Law: Potret Ketertutupan Informasi

Menyoal Etika Menteri Sebagai Pejabat Negara

Dalam doktrin hukum, ketika seseorang memegang jabatan negara (staats-ambt) atau berstatus pejabat negara (staats-ambt dragger), ia menjadi kepunyaan negara yang bekerja untuk kepentingan negara dan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan negara. Pengertian pejabat negara dapat dibedakan dalam arti luas dan arti sempit. Menurut pakar hukum tata negara Prof. Jimly Asshiddiqie, pengertian yang paling luas, seperti … More Menyoal Etika Menteri Sebagai Pejabat Negara

Nyali dan Taji KPK

KPK bermetamorfosis menjadi lembaga superior dalam penegakan hukum korupsi di negeri ini sejak pertama kali ada. Didirikan berdasarkan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, para pembentuknya langsung menyerahkan kewenangan hukum yang besar kepada KPK sehingga menjadi lembaga superbody. Dengan landasan kewenangan yang kuat, KPK menorehkan hasil yang fantastis. Maka, dengan … More Nyali dan Taji KPK

UU KPK Terbukti Menghambat Kinerja Pemberantasan Korupsi

Revisi UU KPK yang dikhawatirkan akan menghambat kinerja pemberantasan korupsi telah terbukti kini. Dalam dua peristiwa Operasi Tangkap Tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pekan pertama tahun 2020 ini, KPK tidak mampu bertindak menggunakan kewenangan hukumnya melakukan penggeledahan dan penyitaan guna kepentingan pembuktian. KPK tumpul melancarkan aksi geledah dan sita terhadap orang atau benda sebagaimana terhadap … More UU KPK Terbukti Menghambat Kinerja Pemberantasan Korupsi

Fasilitas Mewah, Kekeliruan Pembinaan, dan Harapan Terobosan

“Saya tidak main-main lagi, kalau saudara menodai pekerjaan kita dan membuat semuanya dalam Kemenkumham menjadi malu dan sangat malu… tidak cukup saya pecat.. saya pidanakan,” kata Yasonna Laoly, Menteri Hukum dan HAM, sesekali sambil menggebrak meja pada rapat internal Kemenkumham, tak lama setelah Tempo mengungkap beberapa narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas/LP) Sukamiskin, Bandung, bisa keluar … More Fasilitas Mewah, Kekeliruan Pembinaan, dan Harapan Terobosan

Diskon Hukuman Koruptor dan Komitmen MA

Di saat negeri ini masih dilanda duka akibat revisi UU KPK yang secara nyata mengerdilkan kelembagaan KPK dan agenda pemberantasan korupsi, kita malah disuguhkan dengan kabar memprihatinkan berupa diskon besar-besaran hukuman koruptor oleh Mahkamah Agung. Idrus Marham yang notabene salah seorang koruptor proyek pembangunan PLTU Riau-1 dengan nilai suap Rp 2,25 miliar dikurangi sanksinya dari … More Diskon Hukuman Koruptor dan Komitmen MA

Hak Veto Menko

Menteri memimpin suatu kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Urusan tertentu diperjelas dalam Pasal 4 ayat (2) UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara terdiri atas: (a) urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD 1945; (b) urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD … More Hak Veto Menko

Menggagas Sistem Anti-Korupsi di Korporasi 

Korupsi terjadi dimana saja, tak terkecuali di lingkungan korporasi. Secara historik, dalam beberapa literatur dikatakan korporasi-korporasi dalam kawasan Asia mulai melakukan reformasi dalam tubuhnya setelah krisis keuangan 1997-1998. Studi yang dilakukan oleh Asian Development Bank (ADB) mengidentifikasi kontributor utama dari krisis ekonomi tersebut yakni lemahnya “tata kelola korporasi/perusahaan.” Prinsip mendasar dalam pembangunan tata kelola perusahaan … More Menggagas Sistem Anti-Korupsi di Korporasi 

Milenialisasi Parlemen?

Per tanggal 1 Oktober 2019, sebanyak 575 anggota DPR RI periode 2019 – 2024 dilantik. Sekitar 16,52 persen atau 95 orang merupakan anggota DPR muda alias milenial. Kehadiran para anggota DPR milenial menjantur publik dan menjadi buah bibir. Menembus perpolitikan nasional pada usia muda patut diacungi jempol. Mereka pembentang warna baru dalam kelembagaan DPR ke … More Milenialisasi Parlemen?