Masalah Konstitusi Dalam Penanganan Covid-19

https://coronavirus.jhu.edu/

Saat ini bangsa-bangsa di dunia tengah dihadapkan dengan pandemi corona. Data WHO dan John Hopkins University & Medicine menyebutkan bahwa lebih dari 400.000 orang yang terkonfirmasi positif corona dan lebih dari 16.000 orang meninggal dunia di mana wabah ini telah menyebarkan ke 196 negara atau teritorial per 25 Maret 2020. Tentunya, jumlah ini masih berpotensi terus bertambah. Dalam negeri,… Continue reading Masalah Konstitusi Dalam Penanganan Covid-19

Menakar Pengadilan In Absentia “Koruptor”

Keberadaan Harun Masiku dan Nurhadi cs hingga kini masih misteri. Sejak berstatus buron, penuntasan kasus korupsi mereka bergerak di tempat. KPK nampak tak berdaya mengurusi dua orang yang konon keberadaannya hanya di wilayah Republik ini. Entah memang KPK tidak mampu atau enggan mengungkapnya, hanya KPK dan Tuhan yang tahu. Di tengah turbulensi penegakan hukum korupsi,… Continue reading Menakar Pengadilan In Absentia “Koruptor”

Corona dan Mentalitas Pancasila

Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan kasus pertama warga negara Indonesia yang positif virus Corona atau Covid-19, Senin (2/3/2020). Dua orang warga Depok, Jawa Barat berusia 64 tahun dan 31 tahun dinyatakan terjangkit virus yang pertama kali muncul di Kota Wuhan, China. Keduanya, telah dilakukan perawatan dan penanganan sesuai dengan standar internasional oleh tim medis. Disinyalir… Continue reading Corona dan Mentalitas Pancasila

Omnibus Law: Potret Ketertutupan Informasi

Akhir-akhir ini, terhirup aroma ketidakberesan Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja (Cilaka) atau Omnibus law Lapangan Kerja yang diinisiasi Pemerintah. Semasa berproses di Pemerintah, draft resmi RUU Omnibus law begitu sukar diperoleh masyarakat. Informasi masyarakat didapatkan dari sumber tidak langsung berkat riset dan investigas khusus lainnya. Minimnya transparansi dan akuntabilitas prosedur dan substansi pembentukan RUU Omnibus… Continue reading Omnibus Law: Potret Ketertutupan Informasi

Menyoal Etika Menteri Sebagai Pejabat Negara

Dalam doktrin hukum, ketika seseorang memegang jabatan negara (staats-ambt) atau berstatus pejabat negara (staats-ambt dragger), ia menjadi kepunyaan negara yang bekerja untuk kepentingan negara dan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan negara. Pengertian pejabat negara dapat dibedakan dalam arti luas dan arti sempit. Menurut pakar hukum tata negara Prof. Jimly Asshiddiqie, pengertian yang paling luas, seperti… Continue reading Menyoal Etika Menteri Sebagai Pejabat Negara

Nyali dan Taji KPK

KPK bermetamorfosis menjadi lembaga superior dalam penegakan hukum korupsi di negeri ini sejak pertama kali ada. Didirikan berdasarkan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, para pembentuknya langsung menyerahkan kewenangan hukum yang besar kepada KPK sehingga menjadi lembaga superbody. Dengan landasan kewenangan yang kuat, KPK menorehkan hasil yang fantastis. Maka, dengan… Continue reading Nyali dan Taji KPK

UU KPK Terbukti Menghambat Kinerja Pemberantasan Korupsi

Revisi UU KPK yang dikhawatirkan akan menghambat kinerja pemberantasan korupsi telah terbukti kini. Dalam dua peristiwa Operasi Tangkap Tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pekan pertama tahun 2020 ini, KPK tidak mampu bertindak menggunakan kewenangan hukumnya melakukan penggeledahan dan penyitaan guna kepentingan pembuktian. KPK tumpul melancarkan aksi geledah dan sita terhadap orang atau benda sebagaimana terhadap… Continue reading UU KPK Terbukti Menghambat Kinerja Pemberantasan Korupsi