Nyali dan Taji KPK

KPK bermetamorfosis menjadi lembaga superior dalam penegakan hukum korupsi di negeri ini sejak pertama kali ada. Didirikan berdasarkan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, para pembentuknya langsung menyerahkan kewenangan hukum yang besar kepada KPK sehingga menjadi lembaga superbody. Dengan landasan kewenangan yang kuat, KPK menorehkan hasil yang fantastis. Maka, dengan mudah memperoleh kepercayaan dan dukungan masyarakat. KPK bahkan dinobatkan sebagai lembaga negara paling dipercaya diantara semua lembaga negra lainnya tahun 2018 (lihat, survei LSI-ICW rilis 10 Desember 2018).

KPK tak pandang bulu menindak koruptor, bahkan rata-rata sekelas Menteri, anggota DPR, DPD dan DPRD, Gubernur, Bupati/Wali Kota, Ketua Umum Partai Politik, politisi, pejabat birokrasi pusat dan daerah, direktur utama/pejabat BUMN/BUMD hingga pihak swasta terutama kalangan pengusaha besar. Intinya, semua orang yang terlibat korupsi baik penyelenggara negara, aparat penegak hukum dan pihak lain yang terkait tindak pidana korupsi ditindak tegas.

TPK Profesi
Updated 31 September 2019, Sumber: https://www.kpk.go.id/

KPK menjelma sebagai role model bagi lembaga lainnya secara tata kelola organisasinya maupun strategi pemberantasan korupsinya baik dalam negeri maupun luar negeri. Pengakuan dunia internasional telah nyata dirasakan. Mengapa KPK bisa mencapai fase tersebut? Jawaban sederhananya adalah karena KPK punya nyali yang besar dan taji yang tajam dalam pemberantasan korupsi terhadap siapapun. Konkritnya, KPK beroperasi sesuai undang-undang yang didesain memperkuatnya secara struktur, substansi dan kultur. KPK punya UU yang meminimalisir hambatan pemberantasan korupsi. Ini misalnya terlihat dari pasal yang menyebutkan secara jelas KPK sebagai lembaga negara independen dan tidak berada di bawah lembaga negara manapun, tidak adanya proses birokrasi perizinan yang ruwet, penyidik dapat langsung melakukan upaya paksa tanpa izin dalam keadaan tertentu, hingga pasal  obstruction of justice yang bisa menjangkau pihak tertentu yang berniat mencegah proses hukum di KPK.

KPK semacam “virus” mematikan bagi setiap orang yang tersangkut kasus korupsi. Data menunjukkan KPK tidak pernah kalah dalam adu bukti dan argumentasi ketika perkara yang diprosesnya telah memasuki meja hijau untuk diadili substansi deliknya. Sekali seseorang ditetapkan sebagai tersangka, ia tidak akan pernah lolos dari jeratan hukum. Tentu itu hasil dari prinsip kehati-hatian dan profesionalisme tinggi. Kesungguhan ini selaras dengan hasil yang didapatkan, bahkan ada sebutan rekor 100 percent conviction rate disematkan kepadanya.

Walaupun KPK sempat menghadapi fakta ada beberapa putusan hakim yang hendak meloloskan pelaku korupsi, tetapi kemudian dikoreksi sendiri oleh putusan hakim yang hierarkinya lebih tinggi sehingga rekor di atas tak terpecahkan. Misalnya, pertama, kasus Mantan Wali Kota Bekasi Mochtar Mohamad selaku terdakwa tiga kasus sekaligus yakni kasus suap penghargaan adipura tahun 2010, suap pengesahan APBD, dan dugaan penyalahgunaan dana APBD Kota Bekasi 2009 untuk keperluan pribadinya. Mochtar divonis bebas oleh Pengadilan Tipikor Bandung tahun 2011. Namun, lalu dalam tingkat kasasi, MA membatalkan vonisnya. Kedua,  kasus mantan Bupati Rokan Hulu Suparman yang sama diputus bebas juga oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Pekanbaru tahun 2017. Suparman terjerat kasus suap pembahasan APBD Riau 2014. Tak lama berselang dalam putusan kasasi, Suparman dijatuhi hukuman penjara 4,5 tahun serta denda Rp 200 juta.

Hal ini membuktikan etos kerja yang luar biasa berbuah prestasi. Sayangnya, rekor manis ini terpatahkan dalam putusan lepas mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan (BPPN), Syafruddin Arsyad Temenggung. Kemudian ada vonis bebas eks Dirut Pertamina Sofyan Basir dan vonis lepas eks Direktur Keuangan Pertamian Federick ST Siahaan. Deretan vonis ini hingga kini masih menjadi diskursus publik terutama bagi KPK sendiri, para ahli hukum dan pegiat antikorupsi. Namun, mengingat vonis bukan wilayah KPK, maka itu tanggungjawab berbeda.

Perlu diingat pula, setelah gagah berdiri, kehidupan KPK tidak pernah berjalan mulus. Beragam upaya menggangunya silih berganti. Secara politik melalui wacana revisi UU KPK (kini berhasil) hingga hak angket KPK. Secara kriminal, dengan teror dan serangan fisik. Pada tahun 2011, penyidik Dwi Samayo ditabrak mobil dari belakangnya hingga kakinya retak. Pada 2012, penyidik Novel Baswedan ditetapkan tersangka kasus burung walet dan penyidik KPK lainnya ditabrak oleh mobil yang dikendarai Bupati Buol Amran Batalipu. Pada 2015, beredar informasi palsu soal foto mesra mantan Ketua KPK Abraham Samad dengan Puteri Indonesia 2014.

Kemudian, rumah penyidik Afif Julian Miftah mendapatkan paket mirip bom dan mobilnya disiram air keras serta penangkapan mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjajanto dalam dugaan kasus keterangan palsu di sidang MK tahun 2010. Berlanjut ke tahun 2016, motor Novel Baswedan ditabrak mobil Toyota Avanza. Tahun 2017, Novel disiram air keras oleh dua orang misterius yang hingga kini pengungkapannya belum jelas juntrungannya dan penyidik Surya Tarmiani dicuri laptopnya yang didalamnya berisi bukti kasus impor daging Basuki Hariman. Terakhir tahun 2019 lalu, kediamaan dua orang pimpinan KPK yaitu Agus Rahardjo (Ketua) dan Laode M. Syarif diteror dengan bom palsu. Dan, penganiayaan oleh pengawal pejabat Papua kepada penyelidik KPK saat melakukan survei.

Terlepas dari tindak-tanduk itu, energi yang dipantulkan ke publik ialah semangat untuk memberantas korupsi. Jika bukan keberanian yang akbar, kasus-kasus kakap tak pernah dibongkar karena KPK fokus pada keselamatan diri saja. Sejatinya, manusia-manusia yang tak pantang ini menunjukan satu nyali yang besar karena tak cukup punya undang-undang yang bertaji. Pelbagai proses yang menghantam lembaga ini dikomunikasikan secara jelas kepada publik, kemudian ditindaklanjuti kepada pihak berwajib untuk diusut. Publik memahami kesulitan dan kebutuhan KPK dengan baik. Mereka perlu didukung. Dan, kita tidak membiarkannya sendirian. Bukan begitu?

Sayangnya, dalam konteks perkembangan proses hukum atas kasus-kasus yang menimpa KPK sebagaimana dijelaskan di atas, tak pernah juga jelas tindak lanjutnya. Pada hal, pembiaraan semacam ini adalah pembusukan.

Kondisi Berbeda

Nahkoda KPK berganti kini. Bagaimana sekarang taji dan nyali merasuk dalam sukma KPK jilid V? Kita harus memahami lebih awal bahwa kondisi saat ini sungguh berbeda sekali. Era kepemimpinan Firli cs memasuki suatu atmosfir penegakan hukum yang ruhnya tidak sama dengan kepemimpinan jilid I-IV. Oleh karena, kepemimpinan sebelumnya masih berpegang pada UU No. 30 Tahun 2002. Firli cs di bawah rezim UU No. 19 Tahun 2019. UU ini sepatutnya diduga dihasilkan dari satu proses politik hukum yang berpihak pada kepentingan elite dan oligarkhi. Pelemehanan secara struktur dan substansi norma UU KPK diduga kuat sedang terjadi.

Barangkali pertanyaan di awal ini bukan bagaimana kesuksesan sebelumnya diulangi atau dilipatgandakan. Namun, bagaimana membangun ekosistem pemberantasan korupsi dalam bingkai UU ini dengan efektif dan efisien? Bagaimana mengomunikasikan setiap proses yang ada kepada publik secara transparan dan akuntabel. Sayangnya, menurut penulis, jawaban atas pertanyaan tersebut sudah terlihat. Pertama, UU KPK terbukti “tak bertaji.” Pencopotan kewenangan krusial berdampak signifikan terhadap penanganan kasus penting. Kejahatan korupsi ialah suatu kejahatan yang porosnya berbicara bagaimana relasi kekuasaan berfungsi untuk meloloskan jeratan hukuman atas tindakan memperkaya diri sendiri atau orang lain berbasis penyalahgunaan wewenang. Jika tidak dibarengi suatu gerak cepat dan sistematik, korupsi sulit dihabisi. Kasus suap eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan merupakan gambaran paling nyata soal ini.

Sampel kasus korupsi ini cukup meneropong bagaimana UU KPK baru dioperasikan, pimpinan KPK menjadi komando pemberantasan korupsi, Dewan Pengawas memberikan izin, penyidik mengungkap bukti hukum dan fakta lapangan serta juru bicara menyampaikan informasi setiap tahapan proses tersebut kepada publik. Satu sisi, perlu pengamanan barang bukti dan alat bukti. Di sisi lain, proses terhambat birokrasi perizinan dan barangkali pengambilan keputusan oleh pimpinan KPK yang tidak bernyali. Keberpihakan pimpinan KPK dalam kasus tersebut diuji. Apakah pimpinan mampu menggerakan barisan KPK untuk memberantas korupsi atau tidak? Apakah sebagai pimpinan, berani memastikan tidak ada pihak-pihak yang lolos dari jeratan hukuman atau tidak? Apakah pimpinan menjamin perlindungan bawahannya atau tidak?

Bagaimana hasilnya? Setelah dijahit puzzle-puzzle sikap semua komponen ini, maka ada fakta kegagapan, ketidakharmonisan dan pastinya ketidakberanian. Bagaimana tidak mengarah pada kesimpulan esa ini? Lihat saja, kegagalan operasi kasus Wahyu Setiawan ft Harun Masuki. Adakah penjelasan yang tuntas soal penyidik yang tertahan di PTIK? Adakah satu suara dalam hal izin penggeledahan? Adakah keberanian menggeledah dan menetapkan tersangka baru? Tidak ada meneer!


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.