Menyoal Etika Menteri Sebagai Pejabat Negara

Dalam doktrin hukum, ketika seseorang memegang jabatan negara (staats-ambt) atau berstatus pejabat negara (staats-ambt dragger), ia menjadi kepunyaan negara yang bekerja untuk kepentingan negara dan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan negara. Pengertian pejabat negara dapat dibedakan dalam arti luas dan arti sempit. Menurut pakar hukum tata negara Prof. Jimly Asshiddiqie, pengertian yang paling luas, seperti dikatakan oleh Hans Kelsen, jabatan negara itu tidak lain adalah organ negara atau “staats-organ” sebagai subyek kepanjangan tangan atau alat kelengkapan organisasi negara dalam menjalankan fungsinya, baik dalam rangka “norm-creating functions” dan/ataupun “norm-applying functions”. Setiap organ yang menjalankan fungsi menciptakan atau membuat norma hukum negara dan/atau menerapkan norma hukum negara dapat disebut sebagai organ negara (staats-organ), jabatan negara (staats-ambt), atau lembaga negara.[1] Jimly mengartikan lembaga negara dan pejabat negara adalah lembaga atau pejabat yang oleh UUD atau oleh UU dan Peraturan Pemerintah disebut atau ditentukan sebagai lembaga negara atau pejabat negara. Pejabat negara menjalankan tugas-tugas dalam rangka pengambilan keputusan kenegaraan.[2] Yang paling sempit tentunya adalah sebagaimana apa yang didefinisikan oleh peraturan perundang-undangan mengenai lembaga negara, jabatan negara, dan pejabat negara itu.[3]

Mengacu pada pendapat ahli politik modern C.F Strong, pejabat negara secara luas mencakup alat kelengkapan negara pada fungsi eksekutif, legislatif dan yudikatif. Sedangkan, definisi yang sempit khusus fungsi eksekutif saja. Pejabat negara dan pejabat pemerintahan kerapkali juga disebut sebagai pejabat publik. Pejabat publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada Badan Publik (vide, Pasal 1 UU No. 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik). Penyelenggaraan negara dan pemerintahan di negara yang bersistem hukum civil law seperti Indonesia wajib berpedoman pada sistem etika dan hukum yang biasanya ditemukan dalam peraturan-perundang. Dalam konteks Indonesia, menurut Jimly, Pancasila selain sebagai sumber norma hukum (source of law) juga merupakan sumber norma etika (source ethics) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Filosofi pembatasan dimaksudkan supaya pejabat negara yang mengemban tugas negara tidak bertindak sewenang-wenang karena penyalahgunaan bisa menguntungkan segelintir pihak dan mengesampingkan kepentingan negara dan rakyat yang seharusnya dijaga.

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, pejabat negara di sektor pemerintahan mengemban tugas administrasi pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan (vide. Pasal 1 butir 2 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan). Pejabat tidak bisa sebebas-bebasnya bertindak. Dalam konteks ini, penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan tiga asas utama yaitu (a) asas legalitas; (b) asas pelindungan terhadap hak asasi manusia; dan (c) AUPB. Sebetulnya yang diharapkan ialah melalui standar tindakan dan perilaku, penyelenggaraan pemerintahan tidak tumpang tindih dan terbentur kepentingan baik politik, ekonomi atau sosial bahkan hingga tidak bias jender. Etika dalam penyelenggaraan pemerintahan berfungsi sebagai pedoman perilaku. Pelanggaran kerapkali terjadi karena sarat kepentingan dan beragam motif. Kepercayaan masyarakat terhadap satu pemerintahan sangat penting maknanya.

Dennis F. Thompson dikutip Djamil & Djafar (2016) menyatakan terbangunnya etika pejabat negara, sudah barang tentu dapat memberikan harapan meningkatnya kepercayaan dalam tiap proses pemenuhan kebutuhan publik. Dalam sebuah negara yang demokratis, maka, pejabat negara dituntut dapat mempertanggungjawabkan kebijakan dan tindakan politisnya kepada masyarakat. Sejatinya, pejabat negara terikat oleh noma-norma hukum dan nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat universal.[4] Sehingga dalam berpolitik atau dalam menetapkan kebijakan diperlukan etika.

Perilaku Menteri

Belakangan kehadiran Menkumham Yasonna H Laoly dalam konferensi pers tim hukum PDI Perjuangan terkait kasus korupsi yang menjerat caleg DPR dari PDI Perjuangan Harun Masiku menjadi sorotan. Publik bereaksi cepat dan keras karena menganggap tidak pantas seorang Menkumham berada di tengah barisan “pembela” suatu perkara hukum apalagi yang berdimensi politik level tinggi seperti kasus korupsi Harun tersebut. Walaupun setelahnya beberapa kali ada upaya klarifikasi terhadap keberadaannya disampaikan ke publik, tetapi terlanjur di mata sebagian besar publik melihat sebagai bagian dari pelanggaran etika serius. Pertanyaan yang perlu dijawab ialah apakah tindakan di atas merupakan perilaku yang telah melanggar etika pejabat sebagaimana dimaksudkan dalam peraturan perundang-undang? Dan, bagaimana respon terhadap persoalan tersebut dilakukan? Ada beberapa hal yang menurut penulis patut diperhatikan.

Pertama, kurang sensitif terhadap isu. Penulis melihat kehadiran dalam konferensi tersebut sebagai momentum yang tidak elok dilakukan seseorang dengan status Menkumham. Inti konferensi ini ada dua hal yaitu penyikapan parpol atas perkara korupsi yang melibatkan calegnya dan pengumuman pembentukan tim hukum parpol yang bertugas mengurusi pemberitaan dan persoalan yang berkaitan dengan parpol. Secara faktual memang Menkumham tidak terlibat dalam tim. Tetapi kehadirannya menimbulkan multafsir dan memberikan sinyalemen tersendiri bagi keliaran pendapat publik. Apalagi tugasnya adalah menyelenggarakan urusan di bidang hukum dan hak asasi manusia dalam pemerintahan untuk membantu Presiden  dalam menyelenggarakan pemerintahan negara (vide, https://www.kemenkumham.go.id/profil/tugas-dan-fungsi ).

Sepantasnya, Menkumham menyadari bahwa persoalan di hadapannya berkaitan dengan kasus korupsi dan penegakan hukum. Lebih etis jika mengambil jarak dan itu tidak berarti hilang dukungan moral pada koleganya atau partainya tersebut. Kesadaran pada isu barangkali mungkin remeh tetapi terbukti kemudian menyeret Menkumham sendiri dalam poros pemberitaan kasus.

Kedua, tidak jelas kepentingan yang diwakili. Untuk menjawab ini, penulis akan melihatnya dari pendekatan Menkumham sebagai pejabat negara. Menteri adalah pejabat negara sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 22 ayat (1) UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Pejabat negara bekerja untuk kepentingan dan urusan negara. Selama menjadi pejabat negara, ia akan selalu dipandang melekat terus status pejabatnya tersebut, mendapatkan hak-hak sebagai pejabat negara dengan mengesampingkan soal ruang dan waktu.

Tentu muncul beragam spekulasi, apakah ada semacam komunikasi simbolik bahwa Menkumham sedang turun gunung sehingga persoalan korupsi dan penegakan hukum harus memperhatikan kepentingan menteri? Kita tidak pernah bisa memastikan sejauh itu. Tetapi, kita sedang berada pada situasi pelemahan institusi penegak hukum korupsi seperti KPK dan penuntasan permasalah ham yang tak jelas juntrungannya. Publik akan semakin bertanya-tanya, dan dalam negara demokrasi itu hal yang biasa terjadi. Jadi, konsepsi pejabat negara tak ditemukan pada sikap menteri dalam konteks ini. Seyogianya, paripurnanya sebuah sikap menteri selaras dengan ungkapan klasik, “my loyalty to my party ends, where my loyalty to my country begins.”

Ketiga, melanggar etika pejabat negara. Patut diduga Menkumham telah melanggar setidaknya dua ketentuan soal etika pejabat. (1). UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme. Pasal 2 menyatakan Menteri adalah penyelenggara negara sehingga dalam tugas penyelenggaraan negara wajib menaati asas-asas penyelenggaraan negara antara lain asas kepentingan umum dan asas profesionalitas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 angka 3 dan angka 6. Tindakan Menkumham sudah sangat jelas tidak merepresentasikan kepentingan publik apalagi berkaitan dengan bonum commune. Justru makin melebar polemik, malah mendegradasi citra pemerintahan. Yang pasti juga menjadi catatan buruk jejak seorang menteri. Terhadap pelanggaran ini, pada Pasal 20 ayat (1) disebutkan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku. Siapakah yang harus memberikan sanksi? Hal ini kembali kepada presiden selaku atasan menteri.

(2). Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor : VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa. Dalam Bab II perihal Pokok-Pokok Etika Kehidupan Berbangsa, ada salah satu etika yang disebut sebagai Etika Politik dan Pemerintahan. Etika Politik dan Pemerintahan mengandung misi kepada setiap pejabat dan elit politik untuk bersikap jujur, amanah, sportif, siap melayani, berjiwa besar, memiliki keteladanan, rendah hati, dan siap untuk mundur dari jabatan publik apabila terbukti melakukan kesalahan dan secara moral kebijakannya bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Sebelum menutup tulisan ini, sebetulnya mempersoalkan etika pejabat negara tidak berarti kita tidak menyukai dalam orang pribadi.

Penulis mengajak kita untuk berefleksi lebih dalam persoalan ini. Pemerintahan kedua ini baru saja berjalan beberapa catatan di atas bisa dijadikan poin evaluasi. Sebagai penegasan, penting bagi menteri untuk tidak mudah ditarik masuk dalam kepentingan kelompok. Bagaimana pun juga, seketika diangkat menteri harus fokus kepada kepentingan publik. Dan sebagai pembantu presiden di pemerintahan perlu menciptakan sebuah pemerintahan yang oleh Bagir Manan disebut “pemerintahan yang bertanggung jawab kepada publik” (responsible government to the public), dalam bentuk pertanggungjawaban publik dan hukum.[5] Semoga yang dikedepankan ialah kepentingan umum (public interests) dalam rangka tercapainya kesejahteraan umum (bonum commune).

[1] Jimly Asshiddiqie, 2018, Peran Lembaga Etik Dalam Mengawasi Dan Menjaga Kehormatan, Keluhuran Martabat, Dan Perilaku Pejabat Publik, disampaikan dalam Seminar Nasional Mahkamah Kohormatan DPR-RI mengenai Peran Lembaga Etik dalam Mengawasi dan Menjaga Perilaku Etik Pejabat Publik, di Gedung DPR-RI, Jakarta, 8 Oktober, 2018, hlm. 3.

[2] Ibid., hlm. 4.

[3] Ibid.

[4] M Nasir Djamil dan TB Massa Djafar, 2016, Peran Lembaga Etik Dalam Mengawasi Dan Menjaga Kehormatan, Keluhuran Martabat, Dan Perilaku Pejabat Publik, Jurnal Politik dan Masalah Pembangunan, hlm. 1762.

[5] Bagir Manan, 2018, Peran Etik Menjaga Dan Mengawasi Perilaku Pejabat Publik, Disampaikan pada Seminar Nasional MKD-DPR. RI, di Jakarta, 8 Oktober 2018, hlm. 16.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.