Corona dan Mentalitas Pancasila

Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan kasus pertama warga negara Indonesia yang positif virus Corona atau Covid-19, Senin (2/3/2020). Dua orang warga Depok, Jawa Barat berusia 64 tahun dan 31 tahun dinyatakan terjangkit virus yang pertama kali muncul di Kota Wuhan, China. Keduanya, telah dilakukan perawatan dan penanganan sesuai dengan standar internasional oleh tim medis. Disinyalir … More Corona dan Mentalitas Pancasila

Menyoal Etika Menteri Sebagai Pejabat Negara

Dalam doktrin hukum, ketika seseorang memegang jabatan negara (staats-ambt) atau berstatus pejabat negara (staats-ambt dragger), ia menjadi kepunyaan negara yang bekerja untuk kepentingan negara dan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan negara. Pengertian pejabat negara dapat dibedakan dalam arti luas dan arti sempit. Menurut pakar hukum tata negara Prof. Jimly Asshiddiqie, pengertian yang paling luas, seperti … More Menyoal Etika Menteri Sebagai Pejabat Negara

Nyali dan Taji KPK

KPK bermetamorfosis menjadi lembaga superior dalam penegakan hukum korupsi di negeri ini sejak pertama kali ada. Didirikan berdasarkan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, para pembentuknya langsung menyerahkan kewenangan hukum yang besar kepada KPK sehingga menjadi lembaga superbody. Dengan landasan kewenangan yang kuat, KPK menorehkan hasil yang fantastis. Maka, dengan … More Nyali dan Taji KPK

Fasilitas Mewah, Kekeliruan Pembinaan, dan Harapan Terobosan

“Saya tidak main-main lagi, kalau saudara menodai pekerjaan kita dan membuat semuanya dalam Kemenkumham menjadi malu dan sangat malu… tidak cukup saya pecat.. saya pidanakan,” kata Yasonna Laoly, Menteri Hukum dan HAM, sesekali sambil menggebrak meja pada rapat internal Kemenkumham, tak lama setelah Tempo mengungkap beberapa narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas/LP) Sukamiskin, Bandung, bisa keluar … More Fasilitas Mewah, Kekeliruan Pembinaan, dan Harapan Terobosan

Menggagas Sistem Anti-Korupsi di Korporasi 

Korupsi terjadi dimana saja, tak terkecuali di lingkungan korporasi. Secara historik, dalam beberapa literatur dikatakan korporasi-korporasi dalam kawasan Asia mulai melakukan reformasi dalam tubuhnya setelah krisis keuangan 1997-1998. Studi yang dilakukan oleh Asian Development Bank (ADB) mengidentifikasi kontributor utama dari krisis ekonomi tersebut yakni lemahnya “tata kelola korporasi/perusahaan.” Prinsip mendasar dalam pembangunan tata kelola perusahaan … More Menggagas Sistem Anti-Korupsi di Korporasi 

Milenialisasi Parlemen?

Per tanggal 1 Oktober 2019, sebanyak 575 anggota DPR RI periode 2019 – 2024 dilantik. Sekitar 16,52 persen atau 95 orang merupakan anggota DPR muda alias milenial. Kehadiran para anggota DPR milenial menjantur publik dan menjadi buah bibir. Menembus perpolitikan nasional pada usia muda patut diacungi jempol. Mereka pembentang warna baru dalam kelembagaan DPR ke … More Milenialisasi Parlemen?

Evaluasi Peran Legal Officer dalam Corporate Crime

“Universitas deliquere non potest,” artinya korporasi tidak dapat dipidana. Adagium ini meyakini bahwa manusia saja yang dapat melakukan perbuatan hukum. Badan hukum dianggap tidak bisa bertindak melakukan perbuatan hukum dan tidak memiliki jiwa atau sikap kalbu untuk itu. Namun, memasuki abad ke-20, adagium ini ditinggalkan, terlebih lagi di Eropa dan Amerika muncul permasalah hukum seperti … More Evaluasi Peran Legal Officer dalam Corporate Crime