Antikorupsi di Tengah Bencana Covid-19

Seluruh umat manusia dikejutkan dengan munculnya wabah baru yang disebut Covid-19. Penyebarannya yang eksponensial dan tanpa pandang bulu terhadap seluruh spesies manusia membuat World Health Organization (WHO) menetapkannya sebagai pandemi global. Presiden Joko Widodo secara resmi mengumumkan kasus pertama Covid-19 di Indonesia pada 2 Maret 2020. Sejak saat itu, pasien Covid-19 yang teridentifikasi telah menembus ribuan orang … More Antikorupsi di Tengah Bencana Covid-19

Masalah Konstitusi Dalam Penanganan Covid-19

Saat ini bangsa-bangsa di dunia tengah dihadapkan dengan pandemi corona. Data WHO dan John Hopkins University & Medicine menyebutkan bahwa lebih dari 400.000 orang yang terkonfirmasi positif corona dan lebih dari 16.000 orang meninggal dunia di mana wabah ini telah menyebarkan ke 196 negara atau teritorial per 25 Maret 2020. Tentunya, jumlah ini masih berpotensi terus bertambah. Dalam negeri, … More Masalah Konstitusi Dalam Penanganan Covid-19

Menakar Pengadilan In Absentia “Koruptor”

Keberadaan Harun Masiku dan Nurhadi cs hingga kini masih misteri. Sejak berstatus buron, penuntasan kasus korupsi mereka bergerak di tempat. KPK nampak tak berdaya mengurusi dua orang yang konon keberadaannya hanya di wilayah Republik ini. Entah memang KPK tidak mampu atau enggan mengungkapnya, hanya KPK dan Tuhan yang tahu. Di tengah turbulensi penegakan hukum korupsi, … More Menakar Pengadilan In Absentia “Koruptor”

Omnibus Law: Potret Ketertutupan Informasi

Akhir-akhir ini, terhirup aroma ketidakberesan Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja (Cilaka) atau Omnibus law Lapangan Kerja yang diinisiasi Pemerintah. Semasa berproses di Pemerintah, draft resmi RUU Omnibus law begitu sukar diperoleh masyarakat. Informasi masyarakat didapatkan dari sumber tidak langsung berkat riset dan investigas khusus lainnya. Minimnya transparansi dan akuntabilitas prosedur dan substansi pembentukan RUU Omnibus … More Omnibus Law: Potret Ketertutupan Informasi

UU KPK Terbukti Menghambat Kinerja Pemberantasan Korupsi

Revisi UU KPK yang dikhawatirkan akan menghambat kinerja pemberantasan korupsi telah terbukti kini. Dalam dua peristiwa Operasi Tangkap Tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pekan pertama tahun 2020 ini, KPK tidak mampu bertindak menggunakan kewenangan hukumnya melakukan penggeledahan dan penyitaan guna kepentingan pembuktian. KPK tumpul melancarkan aksi geledah dan sita terhadap orang atau benda sebagaimana terhadap … More UU KPK Terbukti Menghambat Kinerja Pemberantasan Korupsi

Diskon Hukuman Koruptor dan Komitmen MA

Di saat negeri ini masih dilanda duka akibat revisi UU KPK yang secara nyata mengerdilkan kelembagaan KPK dan agenda pemberantasan korupsi, kita malah disuguhkan dengan kabar memprihatinkan berupa diskon besar-besaran hukuman koruptor oleh Mahkamah Agung. Idrus Marham yang notabene salah seorang koruptor proyek pembangunan PLTU Riau-1 dengan nilai suap Rp 2,25 miliar dikurangi sanksinya dari … More Diskon Hukuman Koruptor dan Komitmen MA

Hak Veto Menko

Menteri memimpin suatu kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Urusan tertentu diperjelas dalam Pasal 4 ayat (2) UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara terdiri atas: (a) urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD 1945; (b) urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD … More Hak Veto Menko