Menyoal Etika Menteri Sebagai Pejabat Negara

Dalam doktrin hukum, ketika seseorang memegang jabatan negara (staats-ambt) atau berstatus pejabat negara (staats-ambt dragger), ia menjadi kepunyaan negara yang bekerja untuk kepentingan negara dan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan negara. Pengertian pejabat negara dapat dibedakan dalam arti luas dan arti sempit. Menurut pakar hukum tata negara Prof. Jimly Asshiddiqie, pengertian yang paling luas, seperti … More Menyoal Etika Menteri Sebagai Pejabat Negara

Nyali dan Taji KPK

KPK bermetamorfosis menjadi lembaga superior dalam penegakan hukum korupsi di negeri ini sejak pertama kali ada. Didirikan berdasarkan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, para pembentuknya langsung menyerahkan kewenangan hukum yang besar kepada KPK sehingga menjadi lembaga superbody. Dengan landasan kewenangan yang kuat, KPK menorehkan hasil yang fantastis. Maka, dengan … More Nyali dan Taji KPK

UU KPK Terbukti Menghambat Kinerja Pemberantasan Korupsi

Revisi UU KPK yang dikhawatirkan akan menghambat kinerja pemberantasan korupsi telah terbukti kini. Dalam dua peristiwa Operasi Tangkap Tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pekan pertama tahun 2020 ini, KPK tidak mampu bertindak menggunakan kewenangan hukumnya melakukan penggeledahan dan penyitaan guna kepentingan pembuktian. KPK tumpul melancarkan aksi geledah dan sita terhadap orang atau benda sebagaimana terhadap … More UU KPK Terbukti Menghambat Kinerja Pemberantasan Korupsi

Fasilitas Mewah, Kekeliruan Pembinaan, dan Harapan Terobosan

“Saya tidak main-main lagi, kalau saudara menodai pekerjaan kita dan membuat semuanya dalam Kemenkumham menjadi malu dan sangat malu… tidak cukup saya pecat.. saya pidanakan,” kata Yasonna Laoly, Menteri Hukum dan HAM, sesekali sambil menggebrak meja pada rapat internal Kemenkumham, tak lama setelah Tempo mengungkap beberapa narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas/LP) Sukamiskin, Bandung, bisa keluar … More Fasilitas Mewah, Kekeliruan Pembinaan, dan Harapan Terobosan

Diskon Hukuman Koruptor dan Komitmen MA

Di saat negeri ini masih dilanda duka akibat revisi UU KPK yang secara nyata mengerdilkan kelembagaan KPK dan agenda pemberantasan korupsi, kita malah disuguhkan dengan kabar memprihatinkan berupa diskon besar-besaran hukuman koruptor oleh Mahkamah Agung. Idrus Marham yang notabene salah seorang koruptor proyek pembangunan PLTU Riau-1 dengan nilai suap Rp 2,25 miliar dikurangi sanksinya dari … More Diskon Hukuman Koruptor dan Komitmen MA

Hak Veto Menko

Menteri memimpin suatu kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Urusan tertentu diperjelas dalam Pasal 4 ayat (2) UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara terdiri atas: (a) urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD 1945; (b) urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD … More Hak Veto Menko

Menggagas Sistem Anti-Korupsi di Korporasi 

Korupsi terjadi dimana saja, tak terkecuali di lingkungan korporasi. Secara historik, dalam beberapa literatur dikatakan korporasi-korporasi dalam kawasan Asia mulai melakukan reformasi dalam tubuhnya setelah krisis keuangan 1997-1998. Studi yang dilakukan oleh Asian Development Bank (ADB) mengidentifikasi kontributor utama dari krisis ekonomi tersebut yakni lemahnya “tata kelola korporasi/perusahaan.” Prinsip mendasar dalam pembangunan tata kelola perusahaan … More Menggagas Sistem Anti-Korupsi di Korporasi